LKBH Makassar Desak Tersangka Pornografi Anak Ditahan Kapolres Luwu

Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar 

Preferensi News, Luwu, Senin, 5/12/2022: Penetapan tersangka (HR), dan upaya segera pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan negeri luwu dapat dilakukan penahanan oleh Kapolres Luwu sebagaimana desakan dari LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar).

 

Dugaan pelanggaran tindak pidana inisial (HR) dan (TPI) tak berhenti pada UU ITE, berkenaan Pornografi saja. Hal itulah yang mendapat penekanan dari LKBH Makassar, dimana terdapat pula unsur tindak pidana Pezinaan, Nikah Tanpa Ijin, Pelantaran Anak, Perencanaan Pembunuhan Jurnalis, dan Pembunuhan Karakter (Pencemaran) Perusahan Media di Kabupaten Luwu yang kini sedang bergulir dan dikawal ketat. Baik di Mapolres Luwu, Mapolrestabes Makassar, Polda Sulsel Maupun Dewan Pers, agar hal ini tak terjadi bagi siapa saja, dalam melakukan tindakan semenah-menah atau main hakim sendiri. Sebab, Negara kita ini adalah Negara hukum yang wajib di taati

"Kami desak penetapan tersangka pornografi yang dilakukan Kapolres Luwu agar segera dilakukan penahanan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan negeri Luwu," ungkap Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar, Senin. 5/12/2022 ketika diwawancarai di kantornya.

Penetapan tersangka sendiri dilakukan berdasarkan surat laporan LP/B/238/VIII/2022 Polda Sulsel/Res Luwu/SPKT, Tanggal 27 Agustus 2022, dan surat pemberitahuan hasil perkembangan penelitian laporan nomor : B/262/A.3/X/2022/Reskrim pertanggal tanggal 24 Oktober 2022 lalu. 

Lebih lanjut, Ketua DPD FERARI Sulsel, Adv. Muhammad Sirul Haq, S.E, M.H. selaku kuasa hukum korban menanggapi dan mengapresiasi kinerja Penyidik Mapolres Luwu dalam mewujudkan Nawacita Kapolri. Yakni, Transformasi Menuju Polri Yang Presisi, dan 3S.

"Kami apresiasi penetapan tersangka, tapi kami harus terus genjot agar tidak ada lagi alasan untuk tidak dilakukan penahanan dan Pelimpahan berkas ke kejaksaan negeri Luwu," tambah Muhammad Sirul Haq.

(Rilis/Red/ZB)

LKBH Makassar Desak Kapolri Hapus Penggunaan Gas Air Mata Untuk Pengamanan Massa

Panglima FKKM Makassar Bersama Direktur LKBH Makassar 

Preferensi News, Makassar, Rabu, 5/10/22 : Gas air mata yang memakan korban jiwa ratusan di stadion Kanjuruhan Malang, membuat LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar) mendesak Kapolri menghapus penggunaannya untuk pengamanan massa, terlebih jika ada anak-anak dan perempuan dana kerumunan.

"Gas air mata telah membuktikan dirinya sangat berpotensi sebagai pencabut nyawa, mematikan orang banyak dalam kerumunan, mulai dari sesak nafas, mata perih, pingsan hingga kematian," ungkap Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar, Rabu. 5/10/2022.

Fakta yang ditemukan, ketika gas air mata ini dilotarkan dan langsung mengenai anggota tubuh seseorang bisa menyebabkan kulit melepuh, gatal-gatal hingga berdarah, bahkan luka permanen.

"Melihat korban jiwa yang berjatuhan di stadion Kanjuruhan Malang, dan penuturan penyintas menyatakan gas air mata penyebab utama kematian Aremania, apalagi kepanikan luar biasa dari letusan tembakan gas air mata tersebut," tutur Muhammad Sirul yang.

LKBH Makassar mengharapkan Kapolri terutama presiden RI Joko Widodo untuk menghapuskan penggunaan gas air mata dalam penanganan massa, karena penggunaannya aparat kepolisian perlu lagi investigasi dan penyidikan untuk mengungkap pengguna lapangannya, komando lapangannya, hingga pembuat kebijakan Kapolri dan pemberian anggaran oleh presiden Indonesia.

"Semoga Kapolri dan Jokowi mendengar desakan LKBH Makassar ini, sebab hal ini penting dalam evaluasi Penanggulangan massa selama ini oleh pihak kepolisian dengan menggunakan gas air mata sangat beresiko dan mengakibatkan kematian," harap muhammad sirul haq.

Semoga Berkah, DPD Ferari Sulsel Qurban 1 Sapi Lirik Kaum Dhuafa

Proses Pemotongan Sapi DPD Ferari Sulsel

Preferensi News, Makassar: Dewan Pimpinan Daerah Federasi Advokat Republik Indonesia Sulawesi Selatan berqurban 1 sapi demi melirik kaum dhuafa. "Semoga dengan pengorbanan ini, kita dapat berbagi bersama dan FERARI kedepan semakin sukses, berkah dan dilimpahkan banyak reseki agar berqurban lebih banyak lagi," ungkap Muhammad Sirul Haq, Ketua DPD Ferari Sulsel, saat pemotongan sapi kurban di tanah Supu Bin Baso, eks Pacuan Kuda Parang Tambung Makassar, Senin, 11/7/202

LKBH Makassar Tolak Pembelian Pertalite dan Minyak Curah Melalui Aplikasi MyPertamina Peduli Lindung

𝑀𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑 𝑆𝑖𝑟𝑢𝑙 𝐻𝑎𝑞, 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑢𝑟 𝐿𝐾𝐵𝐻 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

Preferensi News, Makassar : LKBH Makassar Tolak Pembelian Pertalite dan Minyak Curah Melalui Aplikasi MyPertamina Peduli Lindung, hal ini diungkapkan Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar saat penyerahan memori banding di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Selasa, 28/6/2022.

Praperadilan Lambat Digelar, Kuasa Hukum Kades Wiring Tasi Pinrang Lapor Ke Bawas Mahkamah Agung RI

Muhammad Sirul Haq, Kuasa Hukum Kades Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Preferensi News - Makassar, Sabtu, 5/2/2022 : Gugatan praperadilan atas penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan Kepala Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, kini memiliki Babakan baru dengan dilaporkannya Ketua Pengadilan Negeri Pinrang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA) karena menjadwalkan sidang perdana nanti di tanggal 21/2/2022.

"Lanjut Aldin, dilaporkan karena sejak didaftarkan di Pengadilan Negeri Pinrang Rabu, 2/2/2022, dan dijadwalkan digelar Sidang Perdana , Senin 21 Februari, artinya 3 Minggu kemudian tentunya menyalahi aturan hukum acara praperadilan yang seharusnya digelar 7 hari sejak didaftarkan," ungkap Drs. H. Aldin SH, 5/2 di Warkop Megazone Panakukan, selaku kepala Kantor Hukum Din & Partner yang beralamat di Rappocini Raya Makassar. 

Menurut Aldin, Konteks praperadilan sebagai bagian rangkaian hukum acara pidana, seharusnya pihak pengadilan negeri Pinrang segera menggelar tanpa alasan yang melebihi batas kewajaran. 

"Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera, sesuai Pasal 78 ayat (2) KUHAP. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus," ujar Drs. H. Aldin SH.

Praperadilan sendiri adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus; Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP); Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti sesuai Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP.

"Kami mewakili kepentingan hukum ibu Kades Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dimana yang dapat mengajukan Praperadilan adalah Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP," tutur Drs. H. Aldin SH, didampingi Muhammad Sirul Haq, SH dan Basri,SH, MH.

Alasan lain digugat praperadilan pihak Kejaksaan negeri pinrang selaku Termohon, karena dugaan tuduhan 470 juta yang digelapkan tidak berdasar, belum ada pendapat ahli, hanya berdasarkan temuan inspektorat yang tidak berwenang mengaudit keuangan hanya kinerja.

Tambah Drs H Aldin SH lagi, "hasil rapat pleno BPD Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tidak ada temuan kerugian negara pada laporan keuangan 2019, itu hanya rekayasa tuduhan untuk menjebloskan klien kami pada persoalan hukum."

Lain halnya diungkap Muhammad Sirul Haq, tim pengacara pula mengungkapkan, selain praperadilan kami juga melanjutkan pelaporan klien kami ke kejaksaan Agung terkait penyalah guna surat pemberkasan oleh pihak kejaksaan negeri Pinrang. 

"Klien kami diawal perkara sudah melaporkan jaksa penyidik dan kepala kejaksaan negeri Pinrang ke Kejagung RI, inilah yang kami mau tindak lanjuti ke kepala kejaksaan agung sudah sampai sejauh mana laporan klien kami," ungkap Muhammad Sirul Haq.

Indikasi pemalsuan surat Sprindik, surat panggilan yang diterbitkan penyidik kejaksaan negeri Pinrang, jika ditemukan kejanggalan palsu, pihak kantor hukum Din & Partner akan berupaya menindaklanjuti ke Polres pinrang.

FERARI Sulsel Nilai Kades Wiring Tasi Pinrang Selayaknya Ajukan Praperadilan

Muhammad Sirul Haq, Ketua FERARI Sulsel

Preferensi.Com, Makassar : Kades Wiring Tadi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pirang sebaiknya melakukan gugatan praperadilan menurut Ketua FERARI Sulsel, Muhammad Sirul Haq.

Tuntutan Jaksa KPK 6 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik Gubernur Non Aktif Sulsel Menurut MSH Sangat Lembek

                   Muhammad Sirul Haq

Preferensi News, Makassar, Rabu, 17/11/2021 : Bagi Muhammad Sirul Haq tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sangat lembek, dimana menuntut terdakwa dugaan korupsi infrastruktur Gubernur Sulsel Non-Aktif Nurdin Abdullah enam tahun penjara dan pidana tambahan berupa uang penganti hingga 7 miliar Rupiah, dan KPK juga menuntut hakim mencabut hak politik Nurdin Abdullah.

Sudah Lama Tak Ingin Single, Advokat MSH Lebih Memilih Multi Bar

                  Muhammad Sirul Haq

Preferensi News, Makassar, Jumat, 12/11/2021 : Single bukanlah sebuah pilihan, itulah yang diungkapkan Advokat Muhammad Sirul Haq lebih memilih Multi Bar sesuai alam Indonesia mencintai demokrasi dimana semua suara adalah kesetaraan.

MSH Sangsi KPK RI Akan Proses Hukum 2 Oknum Menteri Jokowi Terlibat Bisnis PCR

                     Muhammad Sirul Haq

Preferensi News, Makassar, Kamis 11/11/2021 : KPK RI disangsikan akan berani memproses 2 oknum menteri Jokowi yang terlibat bisnis PCR, sebagaimana diungkapkan Muhammad Sirul Haq dikarenakan telah masuk angin.

MSH Minta Jokowi Pecat dan Proses Hukum 2 Oknum Menteri Terlibat Bisnis PCR

                 Muhammad Sirul Haq

Preferensi News, Makassar, Rabu, 10/11/2021 : MSH (Muhammad Sirul Haq) meminta 2 oknum menteri dipecat dan digelandang ke KPK karena terlibat bisnis PCR yang menguntungkan sampai bernilai Rp.391,5 Milyar, sungguh merupakan kejahatan luar biasa ditengah bencana nasional Covid 19 dimana semua rakyat Indonesia sangat menderita.

Aku Ingin Pulang

Selama ini seakan aku terlena dan mungkin tak tentu arah, semua berjalan tanpa rencana dan berjalan apa adanya. Tak ada yang berjalan, semua bagai telapak kaki yang tak berjejak, hanya meninggalkan tiupan angin yang menghasilkan kenangan yang tak membekas.

Kenapa seakan tak kamu bawa pulang, semua beban itu seakan tinggal dan berserakan dijalan. Dan juga tak bisa berharap kepada orang lain untuk memungut apapun yang kita jejakkan di setiap jalan yang dilalui. Lantas mau kemanakah kemudian masa depan itu, tak ada arah kesana sedangkan masa lalu telah terhapus dan hanya tertinggal di kenangan semata.

Tentang masa depan, semua masih terasa gelap. Hari ini pun masih terasa berat dan membebani, seakan rasa galau yang muncul dan menghantui. Jadi, apakah yang menghantui hari ini seakan menjadi orang gila yang tak punya ruang dan waktu untuk bergerak atau sama sekali memang itu tak diharapkan.

selamat bergalau ria

muhammad sirul haq